
KANGJEPRET.ID — Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Barat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (17/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa membawa replika guillotine atau alat pancung sebagai simbol protes terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi yang diikuti sekitar 1.200 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu berlangsung sejak sore hari. Massa menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada rakyat dan gagal menjawab persoalan ekonomi maupun demokrasi.
Koordinator BEM SI Jawa Barat, Muhammad Risaldi, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan akumulasi kekecewaan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang selama ini dinilai tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat. Menurutnya, aksi turun ke jalan dilakukan karena suara kritik yang disampaikan mahasiswa tidak mendapat respons yang memadai.

Teatrikal Guillotine Bertuliskan “RIP Demokrasi”
Sorotan utama aksi terjadi ketika mahasiswa menampilkan replika guillotine berukuran besar yang ditempatkan di depan gerbang DPRD Jabar. Pada bagian tengah alat tersebut terpampang tulisan “RIP Demokrasi” yang menjadi simbol kritik terhadap kondisi demokrasi nasional yang dinilai mengalami kemunduran.
Guillotine itu kemudian digunakan dalam aksi teatrikal berupa simulasi pemancungan secara simbolis. Mahasiswa menyebut aksi tersebut bukan ditujukan kepada individu tertentu, melainkan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat serta menggerus ruang demokrasi.

Dalam orasinya, massa menilai selama lebih dari satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, belum terlihat langkah strategis yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mereka juga menyoroti persoalan ekonomi, komunikasi publik pemerintah, hingga isu hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat.

Tujuh Tuntutan Mahasiswa
Melalui aksi tersebut, BEM SI Jawa Barat menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah pusat. Tuntutan itu meliputi stabilisasi nilai tukar rupiah dan harga BBM, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih, penyelamatan APBN dari pemborosan, pembenahan komunikasi kepresidenan, pencabutan UU TNI dan Polri, evaluasi kabinet, serta penegakan HAM dan penghapusan impunitas.
Meski diwarnai kritik keras dan aksi teatrikal yang menyita perhatian publik, demonstrasi berlangsung tertib. Massa mulai membubarkan diri sekitar pukul 17.30 WIB setelah menyampaikan seluruh tuntutannya. Kepolisian Daerah Jawa Barat mengapresiasi jalannya aksi yang berlangsung aman tanpa kericuhan.

